Integrasi Moneter dan Integrasi Politik

 PENDAHULUAN

Dalam panggung internasional, sistem yang digunakan oleh berbagai negara adalah sistem neo-liberal. Semakin lama, sistem neoliberal semakin masif digunakan bahkan oleh banyak negara di dunia. Kerja sama semakin dilakukan oleh banyak negara dengan negara-negara lain. Bahkan untuk menciptakan kerja sama yang lebih mudah dibentuk banyak organisasi dan perjanjian yang beranggotakan negara-negara di dunia. Organisasi-organisasi dan juga perjanjian-perjanjian yang dilakukan dapat dibedakan dari organisasi internasional yang mencakup negara-negara di dunia tanpa memperhatikan identitas, wilayah, ataupun sistem politik, hanya dengan tujuan yang sama, organisasi internasional ini dapat dibentuk. Sedangkan organisasi regional lebih spesifik dari organisasi internasional. organisasi regional atau integrase regional lama sangat memperhatikan letak geografis dan wilayah suatu negara untuk membentuknya, namun seiring berjalannya waktu, organisasi regional yang baru lebih broad dari model lama. Model baru menawarkan organisasi regional yang tidak hanya terbatas pada letak wilayah yang berdekatan saja, tetapi juga yang memiliki sejarah yang serupa, memiliki sharing ideas, identitas dan tentunya tujuan yang sama. Integrasi internasional juga memiliki cakupan yang lebih luas daripada integrasi regional.

Dengan adanya integrasi regional, diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-negara di dunia untuk mengembangkan perekonomian negara mereka. Interdependensi antar negara dengan tujuan untuk memajukan ekonomi bersama. Model lebih mengikat dari integrasi regional adalah integrasi moneter. Dalam bagian-bagian yang berbeda di dunia, integrasi moneter regional sedang dianggap oleh para ekonom dan politisi sebagai tujuan untuk lebih memperdalam atau memperkuat skema integrasi yang berbasis perdagangan yang terkadang stagnan (Gavin & Lombaerde, 2005). Integrasi moneter dianggap lebih memudahkan negara untuk melakukan perdagangan bebas karena dengan adaya integrasi moneter, stabilitas kawasan akan dapat tercapai. Hal demikian dapat terjadi karena nantinya dengan integrasi moneter nilai tukar akan stabil karena memiliki sistem moneter yang sama. Pada akhirnya kestabilan kawasan dapat tercipta.

 

DISKUSI & HASIL

Tujuan dari dibentuknya integrasi kawasan berbagai macam. Moser (1997) dalam tulisannya menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan integrasi regional yaitu: 1) kesejahteraan karena integrasi regional memberikan efek distribusi ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam area yang produktif bagi negara kawasan; 2) kompetisi yang sempurna, yang disebabkan oleh perjanjian mereduksi tariff ataupun mereduksi penghalang ekonomi sehingga persaingan menjadi adil antar negara. Sehingga dengan adanya integrasi ekonomi kawasan tersebut dapat menjadi aturan dalam berdagang dan bekerja sama demi mencapai keuntungan bersama.

Integrasi regional membantu negara-negara mengatasi divisi yang menghalangi arus barang, jasa, modal, orang, dan ide-ide (World Bank, n.d.). Pada akhirnya semua negara-negara di dunia bersaing dengan adil tanpa ada monopoli. Namun, karena nilai tukar yang berbeda antara negara satu dengan negara lain terkadang menjadi penghalang karena tidak meratanya nilai tukar mata uang. Para ekonom dan politisi berpendapat bahwa solusi yang dapat memberikan stabilitas moneter adalah integrasi moneter regional. Dengan terciptanya integrasi moneter regional dapat semakin memberi keuntungan dalam melakukan perdagangan antar negara satu kawasan.

Namun pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah apakah pada akhirnya integrasi moneter regional juga dibarengi dengan integrasi politik? dalam bukunya, Gavin (2005) menjelaskan bahwa integrasi moneter kawasan lebih dipandang sebagai keputusan politik daripada keputusan ekonomi. Karena sebenarnya tidak ada urgensi mengapa ekonomi memiliki pertimbangan yang buruk dalam mengimplementasikan kebijakan moneter terintegrasi ini. Jika dilihat dalam cara pandang ekonomi, hal tersebut tidak perlu diragukan atas manfaat yang akan didapat jika mengimplementasikan integrasi moneter. Namun, yang dijadikan sebuah pertimbangan ketika mengimplementasikan hal ini adalah pertimbangan politik yang mana akan memengaruhi kebijakan politik dalam suatu negara. Sehingga negara akan berpikir dan menimbang manfaat yang diperoleh jika mengimplementasikan integrasi moneter. Pada akhirnya, kepentingan nasional-lah yang diprioritaskan sehingga jika dilihat dari sebuah keputusan, hal ini bukanlah keputusan ekonomi namun keputusan politik.

Selain karena kebijakan politik yang akan dapat dipengaruhi jika negara mengimplementasikan integrasi moneter satu kawasan, hal lain yang memberikan penjelasan bahwa ini merupakan keputusan politik daripada keputusan ekonomi adalah aktor yang berperan dibalik pengambilan keputusan merupakan aktor politik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan merupakan aktor politik. Ketika pemerintah sebagai pengambil keputusan menentukan suatu kebijakan atau setuju dengan suatu kebijakan regional pasti akan memiliki pertimbangan politik sehingga hampir tidak mungkin pemerintah hanya mempertimbangkan sisi ekonomi saja.

Dalam artian, integrasi moneter regional akan dibarengi dengan integrasi politik. suatu negara tidak akan bisa lepas dari permainan politik karena hal tersebut merupakan ranah suatu negara. Dalam pembuatan keputusan untuk membuat integrasi moneter satu kawasan atau satu regional, negara akan menimbang apakah hal tersebut akan berpengaruh pada kepentingan nasionalnya. Jika pengaruh tersebut berbahaya, maka negara tidak akan mengimplementasikannya, namun jika menguntungkan maka negara akan mau mengimplementasikannya.

Jika integrasi moneter telah dijalankan, maka integrasi politik dapat mengikuti. Karena ekonomi merupakan alat dalam hard politics yang efektif dalam menjadi alat untuk hegemoni. Ketika negara di kawasan sudah terintegrasi secara moneter, kebijakan tersebut akan beriringan dengan integrasi politik. perlu digaris bawahi bahwa politik adalah tentang bagaimana mencapai suatu kepentingan. Integrasi moneter bisa saja menjadi alat dalam mencapai kepentingan, yaitu kekuatan ekonomi. Dalam politik internasional saat ini, negara yang kuat adalah negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Sehingga negara dengan integrasi moneter regional dapat memiliki stabilitas ekonomi dan dapat berdagang serta memperoleh pasar yang lebih menguntungkan karena nilai tukar cenderung stabil.

Karena integrasi moneter tersebut juga membuat negara memiliki integrasi politik karena negara sudah memiliki kebijakan moneter yang sama dan lebih mudah dalam shared prosperity maka, negara-negara akan menciptakan kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan banyak pihak untuk mendukung integrasi moneter. Dari suatu hal tersebut, membuat negara-negara dalam satu kawasan memiliki integrasi politik yang serupa. Karena pada akhirnya, ketika moneter antar negara sudah terintegrasi, maka kebijakan lain akan menyesuaikan agar tetap membawa manfaat. Negara-negara yang sudah menetapkan integrasi moneter akan saling dependen satu sama lain dan memiliki ancaman yang sama sehingga integrasi politik akan berjalan secara alamiah dengan bekerja sama agar ancaman bersama tidak membahayakan keadaan negara-negara tersebut.

 

STUDI KASUS

Jika berbicara tentang organisasi regional yang sudah dianggap terbentuk dengan baik adalah Uni Eropa. Uni Eropa memiliki integrasi moneter dan ekonomi yang disebut zona eropa atau yang dapat disebut euro zone. Zona Eropa merupakan integrasi moneter berupa kebijakan satu mata uang untuk negara-negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan mata uang euro. Euro dikenalkan pada tahun 1999 dan 11 anggota Uni Eropa mengganti mata uangnya dengan mata uang euro. Pada saat itu, euro diperkenalkan dalam bentuk cek dan tabungan deposit tapi tiga tahun kemudian, dari Januari hingga 28 Februari 2002, euro diperkenalkan dalam bentuk koin dan uang kertas (Zestos & Benedict, 2019). Dalam performanya, euro mendapat respon yang baik dan berkontribusi besar menstabilkan GDP (Gross Domestic Product) walaupun dalam pertumbuhannya relative lambat.

Pada saat krisis global tahun 2008 yang dimulai dari Amerika Serikat, negara-negara di Eropa juga terkena dampak yang sangat berpengaruh. Guncangan ekonomi tersebut membutuhkan pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang tegas di sebagian besar negara maju, selain pada respon kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan (Orphanides, 2017). Kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan eropa adalah dengan melonggarkan kebijakan fiskal walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut tidak tentu berhasil atau justru gagal. Untuk kebijakan moneter dalam respon negara-negara Uni Eropa terhadap krisis 2008 adalah bank sentral di Eropa menurunkan suku bunga hingga hampir mencapai nol.

Adanya Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) bertujuan untuk menstabilkan moneter kawasan di Eropa. ECB atau European Central Bank adalah lembaga independen dan mengambil keputusan tanpa melihat ataupun mengambil instruksi dari pemerintah atau institusi Uni Eropa lainnya (European Commission, 2012). Berdasarkan laporan dari Uni Eropa (2012), European Central Bank dibentuk pada tahun 1998 tepat pada saat Uni Eropa menciptakan euro sebagai mata uang resmi dalam kawasan Uni Eropa. European Central Bank juga bertugas untuk mendukung banyaknya tercipta lapangan pekerjaan, menciptakan kestabilan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi bank sentral di kawasan Eropa.

Kawasan Eropa yang secara moneter telah terintegrasi, maka secara politik akan terpengaruhi juga. Berdasarkan laporan Uni Eropa (2012), dilaporkan bahwa ada 17 negara yang telah masuk zona euro dan ada 10 negara yang masih tidak menggunakan euro. Ketika negara Uni Eropa yang telah menggunakan euro menerapkan kebijakan pastinya dibarengi dengan pertimbangan politik. Selain itu, ketika negara mau berintegrasi secara moneter, mereka merasa memiliki satu identitas dan satu politik yang sama. Berbeda dengan Inggris yang memutuskan untuk tidak menetapkan zona euro karena merasa kepentingan politiknya tidak diakomodasi jika menggunakan euro, ditambah lagi karena inggris memiliki nilai tukar yang lebih besar daripada euro yaitu poundsterling. Sedangkan, pada contohnya Inggris yang tidak ingin memasuki zona eropa akhirnya merasa tidak memiliki integrasi politik dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Karena Inggris tidak mau berintegrasi secara moneter, Inggris merasa tidak sama dengan anggota lainnya. Sedangkan negara lain yang secara moneter sudah menetapkan euro, akan saling ketergantungan satu sama lain dan saling membuat kebijakan yang dapat menguntungkan mata uang mereka karena mereka sharing prosperity. Inggris merasa tidak ada manfaat yang diperoleh jika ia mengikuti zona euro. Dari hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kepentingan politik yang akan diakomodasi sehingga dari awal Inggris merasa tidak ada integrasi politik yang akan dicapai.

 

KESIMPULAN

Integrasi moneter dapat saja membuat integrasi politik sehingga dua-duanya dapat berjalan berdampingan. Integrasi moneter dapat dibarengi dengan integrasi politik seperti contohnya yang ada yaitu Uni Eropa. Uni Eropa memiliki satu mata uang yang digunakan bersama untuk tujuan stabilitas nilai tukar. Dengan integrasi moneter yang demikian, memberikan peluag untuk berintegrasi secara politik atau justru dari integrasi politik dulu hingga akhirnya memutuskan untuk membentuk integrasi moneter. Yang perlu digaris bawahi adalah dua hal ini berjalan beriringan.

Setelah menetapkan untuk membentuk suatu integrasi moneter – dalam hal ini studi kasus yang diambil adalah integrasi moneter di Uni Eropa berupa zona euro yang merupakan suatu mata uang yang digunakan dalam satu regional, negara-negara anggota kawasan Eropa akan memiliki integrasi politik dimana mereka akan membuat kebijakan yang saling menguntungkan satu sama lain demi terciptanya kesejahteraan dan stabilitas di kawasan Eropa. Berbeda dengan Inggris yang memutuskan untuk tidak menetapkan zona euro karena merasa kepentingan politiknya tidak diakomodasi jika menggunakan euro, ditambah lagi karena inggris memiliki nilai tukar yang lebih besar daripada euro yaitu poundsterling membuat Inggris merasa akan lebih rugi jika menerapkan sistem mata uang euro.

References

European Commission. (2012). How The European Union Works. Belgium: European Union.

Gavin, B., & Lombaerde, P. D. (2005). Ecnomic Theories of Regional Integration. London: Pluto Press.

Moser, P. (1997). Reasons for regional integration agreements. Intereconomics, 225-229.

Orphanides, A. (2017). The Fiscal-Monetary Policy Mix in the Euro Area. Luxembourg: European Union Commission.

World Bank. (n.d.). Overview: Regional Integration. Retrieved from The World Bank: https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/overview

Zestos, G. K., & Benedict, J. M. (2019). European Monetary Integration: A History. Encyclopedia of Interntional Economics and Global Trade Volume 2, 131-171.